Kebijaksanaan Deregulasi

Kebijaksanaan Deregulasi

            Kini perekonomian Indonesia diwarnai oleh kebijaksanaan Deregulasi dan Debirokratisasi. Apa sih yang dimaksud dengan Deregulasi? , deregulasi adalah keputusan  yang diberlakukan pemerintah dalam rangka mengatasi masalah ekonomi biaya tinggi yang diakibatkan oleh kebijaksanaan-kebijaksanaan yang lalu. deregulasi yang diberlakukan menyangkut sektor rill (produksi) dan sektor finansial (perbankan).

            Latar belakang diberlakukannya kebijaksanaan dalam deregulasi  dalam sektor rill pada dasarnya disebabkan terutama karena kebijaksanaan industrialisasi,yang sifatnya pengganti barang-barang impor.

            Kebijaksanaan industrialisasi mendorong pemerintah untuk memberlakukan proteksi yang mengakibatkan ekonomi biaya tinggi. Sementara itu industrialisasi yang dilaksanakan pada dasarnya hanya mengerjakan barang-barang yang 90% sudah selesai (assembling) sehingga akhirnya struktur industri seperti ini sangat menghambat berhasilnya kebijaksanaan makro.Sebagai contoh selama Repelita II,pertumbuhan sektor industri dapat mencapai 12-13% / tahun, tetapi kontribusi sektor industri terhadap GDP hanya naik 0,7%.Itu berarti bahwa apabila pertumbuhan perekonomian akan ditingkatkan,khususnya melalui peningkatan sektor industri,maka akibatnya hnya akan memberikan pekerjaan di luar negeri. Dan akibatnya akan banyak devisa digunakan untuk mengimpor barang-barang yang notabene sudah 90% selesai itu.

            Deregulasi dalam bidang finansial (perbankan) dilatarbelakangi oleh kebijaksanaan pemerintah yang intinya memuat bank-bank pemerintah sangat tergantung pada pemerintah, khususnya dalam menghimpun dana perbankan. Keadaan ini mungkin terjadi karena selama itu pemerintah memiliki dana yang cukup besar yang diperoleh karena harga minyak yang tinggi.Namun harga minyak turun sangat drastis (pada tahun 1986) dan perkembangan harganya juga berfluktuasi ke arah yang tidak menentu. Keadaan ini mendorong pemerintah untuk memberlakukan kebijaksanaan deregulasi disektor finansial yang intinya agar bank-bank lebih mandiri dan menghimpun dana dari masyarakat.Dalam kaitan ini bank-bank pemerintah juga diberi wewenang untuk menetapkan sendiri tingkat bunga,baik sebagai alat untuk menghimpun dana dari masyarakat maupun sebagai alat untuk mengarahkan kredit pinjaman,kecuali untuk sektor-sektor yang diprioritaskan.

           

SUMBER: Drs.P.C.Suroso,M.Sc,Perekonomian Indonesia (edisi kedua) .Jakarta:  PT  GRAMEDIA PUSTAKA UTAMA,1994