Indonesia dan IMF

Nama : fuad rizky sandi 
Npm   : 23212066
kelas : 1eb 26
INDONESIA DAN IMF

            Sejak kabinet Ali Sastro ke II (24 Maret-9  April 1957),Indonesia mulai melaksanakan Rencana Pembangunan Lima Tahun (1959-1960). Adapun sumber pembiayaan investasi pemerintah dari badan-badan resmi internasional dan pemerintah asing termasuk IMF .Pada masa pemerintahan Soekarno,Indonesia pernah keluar dari IMF dan Bank Dunia.Oleh karena itu,maka pada permulaan pemerintahan orde baru Indonesia dengan mengirim kawat ke IMF dan Bank Dunia untuk menyampaikan kembali keinginan indonesia menjadi anggota. Kondisi ini merupakan awal terjadinya bantuan IMF sampai sekarang.

            Sejak terjadi krisis ekonomi Indonesia pertengahan Juli 1997 , pemerintah Indonesia sejak 8 Oktober 1997 telah meminta bantuan IMF dan pada tanggal 31 Oktober 1997 IMF mengumumkan paket bantuan sebesar US$23 milyar.Satu hari kemudian, pemerintah mengumumkan likuidasi 16 bank yang dianggap tidak sehat.Untuk selanjutnya ,hampir semua kebijakan pemerintah harus menyesuaikan diri dengan kemauan IMF.

            Sesudah terjadi pergantian kepala negara dari Soeharto ke Habibie ,bahwa dalam pemerintahannya akan melanjutkan program reformasi  sesuai dengan kesepakatan  IMF. Maksudnya negara kita sampai sekarang masih sangat membutuhkan dolar yang sangat besar untuk menutuo defisit APBN dan menyelesaikan utang swasta. Padahal ekspor kita masih sangat lemah dan jaminan kepercayaan investor asing masih terbatas.

            Hingga pemerintahan pasca pemilu 7 Juni 1999,dengan lima partai politik yaitu PDI PERJUANGAN ,GOLKAR,PKB,PPP dan PAN. Dalam pembicaraannya ,mereka telah sepakat untuk meneruskan program-program dalam letter of Intent (Lol),yaitu program pinjaman IMF

            Dengan demikian hampir dapat dipastikan bahwa Indonesia masih sangat tergantung pada bantuan luar negeri dan sulit melepaskan diri dari pengaruh IMF.Namun demikian ,sekalipun kita memerlukan bantuan besar dari IMF ,jangan sampai menjual kehormatan negara dan bangsa terlalu jauh dan jangan mengorbankan arah kebijakan ekonomi kerakyatan sebagai salah satu tujuan gerakan reformasi yang diharapkan mampu menujupada kehidupan demokrasi politik maupun ekonomi.

SUMBER :BUKU PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KEBIJAKAN EKONOMI GLOBAL.MEI 2000.